ANGKRINGAN 2014

Persis tanggal 31 Desember 1999, saat berkunjung ke Irian Barat, Presiden Abdurrahman Wahid serta merta menyetujui tuntutan kaum separatis Papua untuk mengubah nama “IRIAN” menjadi “Papua”. Alasan orang-orang yang menuntut itu, karena katanya “IRIAN” berkonotasi sangat Indonesia, karena itu adalah singkatan dari kalimat “Ikut Republik Indonesia Anti Nederland”. Ini sesuatu yang aneh, yang dilakukan oleh orang-orang Irian “murtad”, dari yang semula mengaku orang Indonesia tiba-tiba menuntut sesuatu yang bersifat separatis, dan lebih aneh lagi, hal itu dikabulkan oleh Gus Dur. Tatanan negara pun menjadi terdistorsi, karena persetujuan itu sama sekali belum dirundingkan dalam sidang Kabinet, atau bahkan belum dikonsultasikan dengan DPR RI. Sebab, kebijaksanaan Gus Dur itu tidak sesuai dengan penjelasan Bab VII UUD 1945 yang menyatakan: Kekuasaan Kepala Negara “tidak tak terbatas”. Tidak berhenti di situ, Gus Dur juga menyetujui pemberian bantuan satu miliar rupiah untuk menyel...

Bima dan Ujian Kejama’ahan Kita Oleh: @salimafillah Izinkan saya menyebut seorang perempuan: Niken Lara Yuwati. Barangkali tidak banyak yang mengenal nama di atas. Tapi sosok wanita agung ini ada di balik dua perang besar; yang satu nyaris membangkrutkan VOC pada 1746-1755; yang satu lagi nyaris membangkrutkan pemerintahan jajahan Hindia-Belanda pada 1825-1830. Niken Lara Yuwati, cucu Sultan Bima, Abdul Kahir I itu, lebih masyhur dikenal sebagai Ratu Ageng Tegalreja, permaisuri Sultan Hamengkubuwana I (1755-1792). Beliau terampil berkuda, ahli menggunakan patrem (keris kecil), jitu dalam memanah, dan tahan mengarungi perjalanan panjang. Pada Perang Giyanti, dia mendampingi gerilya suaminya menempuh medan yang amat berat di bentangan Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Dalam masa prihatin itu, di tengah hutan lereng Gunung Sindoro beliau melahirkan sang putra yang kelak menjadi Sultan Hamengkubuwana II. Beliau pula memimpin bregada prajurit putri, satu-satunya kesatuan yang perag...

Letjen TNI Kiki Syahnakri: Indonesia Dalam Situasi Perang Generasi Keempat Tanpa disadari, Indonesia saat ini berada dalam situasi perang Generasi Keempat (G-IV). Dalam perang ini, senjata yang digunakan bukanlah kecanggihan peralatan militer (hardpower) tetapi senjata non militer (softpower) yang antara lain meliputi penghancuran budaya, ekonomi, perusakan moral generasi masa depan. Selain berbiaya murah dibanding pengerahan senjata militer (hardpower), perang G-IV, yang biasanya disebut dengan istilah proxy war, tidak bertujuan jangka pendek tetapi berakibat fatal untuk jangka panjang di saat suatu bangsa sudah begitu terlambat menyadarinya. Gaya hidup LGBT (Lesbian – Gay – Bisex dan Transgender) adalah salah satu senjata (softpower) yang digunakan oleh negara adikuasa (hegemony countries) yang bersifat kolonialisme dan imperialisme untuk menghancurkan nilai budaya, ketahanan ekonomi dan karakter suatu bangsa. Disebut seba...

Tentang Gubernur NTB [Presiden RI Masa Depan] Tuan Guru dengan Masa Depan yang Panjang Oleh: Dahlan Iskan Inilah gubernur yang berani mengkritik pers. Secara terbuka. Di puncak acara Hari Pers Nasional (HPN) pula. Di depan hampir semua tokoh pers se-Indonesia. Pun di depan Presiden Jokowi segala. Di Lombok. Tanggal 9 Februari lalu. Inilah gubernur yang kalau mengkritik tidak membuat sasarannya terluka. Bahkan tertawa-tawa. Saking mengenanya dan lucunya. ”Yang akan saya ceritakan ini tidak terjadi di Indonesia,” kata sang gubernur. ”Ini di Mesir.” Sang gubernur memang pernah bertahun-tahun belajar di Mesir, setelah menyelesaikan studynya di pesantren GONTOR. Di universitas paling hebat di sana: Al Azhar. Bukan hanya paling hebat, tapi juga salah satu yang tertua di dunia. Dari Al Azhar pula, sang gubernur meraih gelar doktor. Untuk ilmu yang sangat sulit: tafsir Alquran. Inilah satu-satunya kepala pemerintahan di Indonesia yang hafal Alquran. Dengan artinya, dengan maknanya, dan den...

Jajak pendapat itu, yang tidak lain dan tidak bukan adalah referendum, adalah buah dari berbagai tekanan internasioal kepada Indonesia yang sudah timbul sejak keruntuhan Uni Soviet tahun 1989. Belakangan tekanan itu makin menguat dan menyusahkan Indonesia. Ketika krisis moneter menghantam negara-negara Asia Tenggara selama tahun 1997-1999, Indonesia terkena. Guncangan ekonomi sedemikian hebat; berimbas pada stabilitas politik; dan terjadilah jajak pendapat itu. Kebangkrutan ekonomi Indonesia dimanfaatkan oleh pihak Barat, melalui IMF dan Bank Dunia, untuk menekan Indonesia supaya melepas Timor Timur. IMF dan Bank Dunia bersedia membantu Indonesia lewat paket yang disebut bailout, sebesar US$43 milyar, asal Indonesia melepas Timtim. Apa artinya ini? Artinya keputusan sudah dibuat sebelum jajak pendapat itu dilaksanakan. Artinya bahwa jajak pendapat itu sekedar formalitas. Namun meski itu formalitas, toh keadaan di kota Dili sejak menjelang pelaksanan jajak pendapat itu sudah ramai...

Revaluasi Aset, Sekali Dayung Enam-Tujuh Pulau Terlampaui “Aset melonjak Rp800 triliun”, judul satu harian nasional pekan silam. Angka ini adalah jumlah kenaikan aset BUMN sepanjang 2015. Sumbangan terbesar atas lonjakan aset itu diperoleh dari revaluasi aset 43 BUMN dan 19 anak perusahaannya. Seperti diketahui, pada paket deregulasi ekonomi jilid 5, 19 Oktober 2015, pemerintah memberi insentif perpajakan bagi perusahaan yang bermaksud melakukan revaluasi aset. Ketentuan perpajakan yang selama ini menjadi sandungan serius revaluasi aset, pada paket kelima ini diamputasi dengan signifikan. Pada aturan sebelumnya, bila perusahaan merevaluasi asetnya, maka dikenai pajak selisih aset paska revaluasi 10%. Berdasarkan kebijakan baru, besarnya relaksasi berlaku sesuai dengan waktu dilakukannya revaluasi. Buat perusahaan yang merevaluasi asetnya di semester II 2015¸kena tarif pajak penghasilan (PPh) 3%. Bila dilakukan di semester pertama 2016 pajaknya 4%. Nah, jika dilakukan pa...

Sejak sebelum tahun 1950 -an konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan sudah terjadi. Namun puncaknya di pertengahan tahun 1950 saat Korea Utara menyerang Korea Selatan maka terjadilah perang korea , Korea Utara dibantu oleh sekutunya sesama negara komunis yaitu China dan Rusia. Sementara Korea Selatan di dukung Amerika Serikat dan sekutunya. Hingga saat ini ketegangan-ketengangan antara Korea Utara dan Korea Selatan masih sering terjadi. Baru-baru ini konflik Korea Utara dan Korea Selatan semakin memuncak hal ini dipicu adanya kontak senjata yang terjadi antara tentara Korea Utara dan Korea Selatan di Zona demiliterisasi pada tanggal 20 Agustus lalu. Yang awalnya dipicu provokasi propaganda bernada menghina Korea Utara, yang diputar pengeras suara di area tentara Korea Selatan yang sedang menjaga perbatasan. Merasa terhina dengan siaran propaganda Korea Selatan, beberapa tentara Korea Utara melancarkan tembakan ke arah negara tetangganya. Sebagian laporan menyatakan rudal...

Fantastis! DPR Minta Satu Anggota Dapat Dana Aspirasi Hingga Rp 20 Miliar JAKARTA - Badan Anggaran DPR tengah mengusulkan kembali adanya dana aspirasi anggota DPR setiap tahun mulai 2016. Jumlahnya terbilang fantastis karena setiap anggota akan dijatah antara Rp15 miliar hingga Rp 20 miliar per tahun. Ketua Badan Anggaran DPR, Ahmadi Noor Supit menjelaskan dana aspirasi ini berbeda lagi dengan rumah aspirasi yang juga diperuntukkan bagi rakyat di daerah pemilihan anggota DPR. Karena dana rumah aspirasi yang jumlahnya sekitar Rp 1 miliar dikelola sekretariat jenderal DPR. "(Dana aspirasi dapil) 15 miliar hingga 20 miliar di RAPBN 2016. Berbeda dengan rumah aspirasi. Rumah itu sekretariat, tapi itu belum jalan," kata Supit di gedung DPR Jakarta, Selasa (9/6). Politikus Golkar ini menyebutkan program aspirasi dapil untuk mengakomodir program-program yang diusulkan masyarakat di dapil masing-masing. Peruntukannya guna membangun fasilitas umum. Dana aspirasi ini menurut Supit ...

Tidak ada  berani menurunkan Jokowi, Sudah sejak awal bulan Mei santer diberitakan akan ada demo besar-besaran. Di samping untuk memperingati 17 tahun Reformasi., tersiar juga kabar bahwa aksi nanti juga akan menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh  Presiden Joko Widodo. Akankah hal itu akan benar-benar terlaksana.?  Banyak pengamat yang tidak yakin akan hal itu, bahkan menurut Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens saat ini tidak ada yang berani melawan Jokowi . Mengapa tidak ada yang berani melawan jokowi ? Apakah jokowi terlau kuat ,kejam dan otoriter ..? Ternyata tidak, tidak ada yang berani melawan Jokowi menurut Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens karena  tokoh-tokoh yang galak-galak sudah menjadi relawan Jokowi. Dan untuk menurunkan jokowi perlu alasan yang kuat, padahal saat ini tidak ada alasan kuat untuk menjatuhkan rezim Jokowi. Sebab, kata dia, enam bulan pertama pemerintahan Jokowi adalah fas...

Siapa yang Berani Melawan Jokowi? - Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens menilai aksi mahasiswa yang akan digelar 20 Mei 2015 hanyalah gerakan romantis. Artinya, gerakan tersebut hanyalah bentuk ungkapan cinta rakyat terhadap Presiden Joko Widodo "Saya kira tidak ada yang istimewa di tanggal 20 dan 21 Mei. Gerakan ini akan menjadi gerakan romantis saja," kata Boni, di Jakarta, Selasa (19/5/2015). Lebih lanjut, Boni memastikan tidak ada alasan kuat untuk menjatuhkan rezim Jokowi. Sebab, kata dia, enam bulan pertama pemerintahan Jokowi adalah fase untuk perwujudan nawacita. "Secara keseluruhan saya melihat pemerintahan Jokowi baik-baik saja dan tidak pantas dikritik terlalu serius. Karena itu, besok cuma gerakan refleksi 17 tahun reformasi," ungkapnya. Boni meyakini, Presiden Jokowi tidak akan bisa dijatuhkan dari kursi presiden. "Tidak ada dasar untuk marah kepada Jokowi. Bahkan sampai selesainya pun saya jamin tidak akan bisa mengk...

Vatikan telah merampungkan dokumen perjanjian yang berisi pengakuan terhadap Negara Palestina. Wakil Menteri Luar Negeri Vatikan, Antoine Camilleri, menjelaskan diharapkan perjanjian tersebut akan membantu mewujudkan apa yang disebut sebagai "solusi dua negara" guna mengakhiri konflik dengan Israel. Pemerintah Israel mengatakan kecewa dengan langkah Vatikan dengan mengatakan keputusan tersebut akan mengganggu perundingan bilateral. Wartawan BBC di Roma mengatakan Paus Fransiskus berupaya memperkuat kehadiran Kristen di Timur Tengah di saat ratusan ribu pemeluk agama ini menyelamatkan diri dari tindakan agresif kelompok yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS. Dengan rencana pengakuan tersebut, Vatikan menambah panjang daftar negara Eropa yang mengakui Palestina. Tahun lalu, Parlemen Eropa, Inggris, Republik Irlandia, Spanyol, dan Prancis menyetui mosi mendukung Negara Palestina. Swe...

Di tengah isu reshuffle  kabinet dan penilaian beberapa menteri yang menurut para pengamat dan beberapa tokoh politik kurang berhasil dalam bekerja. Salah satu menteri yang di nilai berhasil dalam 6 bulan kabinet kerja Jokowi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, di kabarkan di bujuk untuk mundur dengan iming-iming imbalan 5 Trilyun rupiah. Hal itu bisa di ketahui melalui akun Twitter Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti,   “Saya dapat kabar 5T untk saya walk away. Nilai yang sangat banyak. Saya bangga tarif untuk seorang lulusan SMP begitu mahal," tulis Susi. Belum terungkap pihak mana yang memberi iming-iming tersebut, namun bila hal itu benar sebagai rakyat kita bisa menduga bahwa para pelaku illegal fishing berada di belakangnya.Karena selama ini gebrakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membuat bisnis mereka terganggu. Semoga Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tetap teguh pendiriannya, seperti apa yang beliau...

Wacana penempatan prajurit TNI di KPK nampaknya mendapat respon positif dari Panglima TNI Moeldoko, namun tidak sedikit pengamat dan politisi yang berkomentar miring karena akan membuat penegakan hukum semakin carut-marut. Namun banyak juga yang berpendapat sebaliknya, dengan adanya prajurit TNI di KPK maka KPK akan semakin kuat, dan pihak-pihat yang sering mengkriminalisasikan KPK akan berpikir ulang . Apalagi koruptor,akan semakin deg-degan bila TNI masuk KPK. Berikut ini tanggapan Panglima TNI seperti yang di muat di media online Kompas.com JAYAPURA,  Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, pihaknya siap menempatkan prajurit ke KPK sesuai permintaan Ketua KPK untuk mengisi jabatan sekjen dan pengawas internal. "Kami siap menempatkan prajurit TNI ke KPK, dan bila lulus fit and proper test maka yang yang bersangkutan akan dialihkan statusnya menjadi PNS," kata Jenderal TNI Moeldoko di Jayapura, Jumat (8/5/2015). Panglima mengatakan, prajurit TNI y...

Presiden Joko Widodo menepis  tudingan sebagian orang yang mempertanyakan kunjungan  kerjanya ke sejumlah provinsi di Indonesia Timur seperti Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Apalagi, muncul anggapan bahwa kunjungan itu dilakukan Jokowi tanpa tujuan. "Ada yang bertanya, ngapain Jokowi ke Indonesia Timur? Ya, ini, saya ini membawa uang triliunan untuk mempercepat pembangunan proyek infrastruktur di wilayah Indonesia bagian Timur," ujar Jokowi, yang berbicara di halaman Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Maluku Utara, saat mencanangkan percepatan pembangunan Kota Baru Sofifi sebagai ibukota provinsi Maluku Utara, Jumat (8/5/2015). Dalam acara itu, Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum M Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Pariwisata Arief Jahya, serta Deputi V Kantor Staf Presiden Bidang Analisa Data dan Informasi Strategis Mayjen TNI Andogo Wiradi. Menurut Presiden, khusus untuk Maluku Utara, pemerintah ...

Janji-janji kampanye Jokowi-JK sudahkah terealisasi atau berapa persenkah yang sudah dpenuhi ? Atau minimal sudah ada tanda-tanda akan di laksanakan....? Berikut ini di antara janji-janji kampanye Jokowi -JK 1. Tidak bagi-bagi Kursi Menteri ke Partai Pendukungnya 2. Menyusun kabinet yang ramping dan diisi oleh profesional 3. Jokowi Janji Tak Berada di bawah Bayang Megawati 4. Memperkuat KPK (meningkatkan anggarannya 10x lipat, menambah jumlah penyidik, regulasi) 5. Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen 6. Menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu 7. Jokowi Janji akan Tetap Blusukan bila Jadi Presiden 8. Jokowi Janji Benahi Kawasan Masjid Agung Banten 9. Jokowi Janji Cetak 10 Juta Lapangan Kerja Jika Jadi Presiden 10. Jokowi Janji Buka 3 Juta Lahan Pertanian 11. Jokowi Janji Batasi Bank Asing 12. Berjanji Membangun Tol Laut dari Aceh hingga Papua 13. Jokowi Janji Beri Berapapun Anggaran Pendidikan 14. Berjanji untuk Mengurangi Impor Pestisida dan Bibit Pertanian ...

Sejak di usung Koalisi Indonesia Hebat dan Tagline Indonesia Hebat, benar-benar hebatkah Jokowi yang kemudian terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Konon kabarnyanya Presiden Jokowi piawai menggunakan tangan orang lain untuk melakukan sesuatu yang menjadi tujuan utamanya. Dalam penyusunan kabinet misalnya, Presiden Jokowi disebut-sebut menggunakan tangan KPK untuk menyingkirkan secara halus calon menteri yang kurang disukainya yang sebelumnya didesakkan oleh koalisi partai pendukungnya.  Demikian pula pada kasus pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri, Presiden Jokowi juga mencoba menggunakan tangan DPR untuk menjegal Budi Gunawan walaupun tidak  berhasil. tetapi ada pendukungnya yang berpikir bahwa tujuan utama Prsiden Jokowi melakukan semua itu hanya untuk mengetahui karakter dan kepentingan pribadi orang-orang disekelilingnya. Maka setelah tidak berhasil menggunakan tangan DPR, Presiden Jokowi mnegeluarkan jurus hebat lainnya yaitu merangkul Prabowo d...