ANGKRINGAN 2014

PERTENGAHAN tahun 1965, dalam salah satu sidang kabinet Chairul Saleh bertikai dengan DN Aidit. Waktu itu Chairul adalah Wakil Perdana Menteri III/Ketua MPRS, sedangkan Aidit Ketua PKI (Partai Komunis Indonesia) dan juga Menteri/Wakil Ketua MPRS. Pertikaian meletus karena dalam sidang, Chairul menyodorkan dokumen yang antara lain menyebutkan, pimpinan PKI sedang merencanakan perebutan kekuasaan untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Tentu saja, Aidit membantah tuduhan tersebut. Dengan suara garang dia menolak. Kedua menteri ini, yang berteman sejak masa muda, nyaris baku hantam. “Saking geramnya, Chairul hampir saja mendaratkan tinjunya ke muka Aidit. Para pejabat tinggi yang hadir menyaksikan kejadian ini mencoba melerainya. Kedua menteri tersebut masih tetap ngotot. Dengan wajah geram dan urat leher menegang, Chairul memegang bibir meja dan mau mengangkatnya. Dengan cepat Presiden Soekarno langsung mengetukkan palu yang terdengar sangat keras. Hening sejenak. Dengan ini si...

Mencoba menggali fakta-fakta yang ada sekitar kematian Kartini Kartini adalah pahlawan Nasional SK Presdien RI (Ir. Soekarno) No.108 Tahun 1964, tanggal 2 Mei 1964. SK tersebut menetapkan Kartini sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional menunai banyak kontroversi. Banyak latar yang mempertanyakan bahwa nilai kepahlawanannya tidak lepas dari politik etis zaman Belanda. RA kartini merupakan wanita berdarah biru, cerdas, pemberani, dan kurang menyukai hal-hal yang bersifat seremonial. Dia menentang perihal yang bersifat feodalism kerajaan maupun kolonial. Dan sangat memperhatikan nasib bangsa bumipertiwi khususnya kaum wanita dibidang pendidikan. Karena ia berpikir, hanya melalui pendidikan rakyat Indonesia lepas dari perbudakan kolonial penjajahan dan keratonism. Yakni sebuah pemikiran yang jarang dimiliki oleh putra bangsa —apalagi wanita— seperti Kartini. Sehingga nasehat Hugrogonje, orang seperti kartini harus didekati, karena pola pemikirannya sangat berbahaya bagi sistem kol...

Persis tanggal 31 Desember 1999, saat berkunjung ke Irian Barat, Presiden Abdurrahman Wahid serta merta menyetujui tuntutan kaum separatis Papua untuk mengubah nama “IRIAN” menjadi “Papua”. Alasan orang-orang yang menuntut itu, karena katanya “IRIAN” berkonotasi sangat Indonesia, karena itu adalah singkatan dari kalimat “Ikut Republik Indonesia Anti Nederland”. Ini sesuatu yang aneh, yang dilakukan oleh orang-orang Irian “murtad”, dari yang semula mengaku orang Indonesia tiba-tiba menuntut sesuatu yang bersifat separatis, dan lebih aneh lagi, hal itu dikabulkan oleh Gus Dur. Tatanan negara pun menjadi terdistorsi, karena persetujuan itu sama sekali belum dirundingkan dalam sidang Kabinet, atau bahkan belum dikonsultasikan dengan DPR RI. Sebab, kebijaksanaan Gus Dur itu tidak sesuai dengan penjelasan Bab VII UUD 1945 yang menyatakan: Kekuasaan Kepala Negara “tidak tak terbatas”. Tidak berhenti di situ, Gus Dur juga menyetujui pemberian bantuan satu miliar rupiah untuk menyel...

Bima dan Ujian Kejama’ahan Kita Oleh: @salimafillah Izinkan saya menyebut seorang perempuan: Niken Lara Yuwati. Barangkali tidak banyak yang mengenal nama di atas. Tapi sosok wanita agung ini ada di balik dua perang besar; yang satu nyaris membangkrutkan VOC pada 1746-1755; yang satu lagi nyaris membangkrutkan pemerintahan jajahan Hindia-Belanda pada 1825-1830. Niken Lara Yuwati, cucu Sultan Bima, Abdul Kahir I itu, lebih masyhur dikenal sebagai Ratu Ageng Tegalreja, permaisuri Sultan Hamengkubuwana I (1755-1792). Beliau terampil berkuda, ahli menggunakan patrem (keris kecil), jitu dalam memanah, dan tahan mengarungi perjalanan panjang. Pada Perang Giyanti, dia mendampingi gerilya suaminya menempuh medan yang amat berat di bentangan Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Dalam masa prihatin itu, di tengah hutan lereng Gunung Sindoro beliau melahirkan sang putra yang kelak menjadi Sultan Hamengkubuwana II. Beliau pula memimpin bregada prajurit putri, satu-satunya kesatuan yang perag...

Tentang Gubernur NTB [Presiden RI Masa Depan] Tuan Guru dengan Masa Depan yang Panjang Oleh: Dahlan Iskan Inilah gubernur yang berani mengkritik pers. Secara terbuka. Di puncak acara Hari Pers Nasional (HPN) pula. Di depan hampir semua tokoh pers se-Indonesia. Pun di depan Presiden Jokowi segala. Di Lombok. Tanggal 9 Februari lalu. Inilah gubernur yang kalau mengkritik tidak membuat sasarannya terluka. Bahkan tertawa-tawa. Saking mengenanya dan lucunya. ”Yang akan saya ceritakan ini tidak terjadi di Indonesia,” kata sang gubernur. ”Ini di Mesir.” Sang gubernur memang pernah bertahun-tahun belajar di Mesir, setelah menyelesaikan studynya di pesantren GONTOR. Di universitas paling hebat di sana: Al Azhar. Bukan hanya paling hebat, tapi juga salah satu yang tertua di dunia. Dari Al Azhar pula, sang gubernur meraih gelar doktor. Untuk ilmu yang sangat sulit: tafsir Alquran. Inilah satu-satunya kepala pemerintahan di Indonesia yang hafal Alquran. Dengan artinya, dengan maknanya, dan den...

Sumedang , 6 November 1908 Hari itu.. tepat 11 Desember 1906, Bupati Sumedang, Pangeran Aria Suriaatmaja kedatangan tiga orang tamu. Ketiganya merupakan tawanan titipan pemerintah Hindia Belanda. Seorang perempuan tua renta, rabun serta menderita encok, seorang lagi lelaki tegap berumur kurang lebih 50 tahun dan remaja tanggung berusia 15 tahun. Walau tampak lelah mereka bertiga tampak tabah. Pakaian lusuh yang dikenakan perempuan itu merupakan satu-satunya pakaian yang ia punya selain sebuah tasbih dan sebuah periuk nasi dari tanah liat. Belakangan karena melihat perempuan tua itu sangat taat beragama, Pangeran Aria tidak menempatkannya di penjara, melainkan memilih tempat disalah satu rumah tokoh agama setempat. Kepada Pangeran Suriaatmaja, Belanda tak mengungkap siapa perempuan tua renta penderita encok itu. Bahkan sampai kematiannya, 6 November 1908 masyarakat Sumedang tak pernah tahu siapa sebenarnya perempuan itu. Perjalanan sangat panjang telah ditempuh perempuan itu seb...

Jajak pendapat itu, yang tidak lain dan tidak bukan adalah referendum, adalah buah dari berbagai tekanan internasioal kepada Indonesia yang sudah timbul sejak keruntuhan Uni Soviet tahun 1989. Belakangan tekanan itu makin menguat dan menyusahkan Indonesia. Ketika krisis moneter menghantam negara-negara Asia Tenggara selama tahun 1997-1999, Indonesia terkena. Guncangan ekonomi sedemikian hebat; berimbas pada stabilitas politik; dan terjadilah jajak pendapat itu. Kebangkrutan ekonomi Indonesia dimanfaatkan oleh pihak Barat, melalui IMF dan Bank Dunia, untuk menekan Indonesia supaya melepas Timor Timur. IMF dan Bank Dunia bersedia membantu Indonesia lewat paket yang disebut bailout, sebesar US$43 milyar, asal Indonesia melepas Timtim. Apa artinya ini? Artinya keputusan sudah dibuat sebelum jajak pendapat itu dilaksanakan. Artinya bahwa jajak pendapat itu sekedar formalitas. Namun meski itu formalitas, toh keadaan di kota Dili sejak menjelang pelaksanan jajak pendapat itu sudah ramai...

Revaluasi Aset, Sekali Dayung Enam-Tujuh Pulau Terlampaui “Aset melonjak Rp800 triliun”, judul satu harian nasional pekan silam. Angka ini adalah jumlah kenaikan aset BUMN sepanjang 2015. Sumbangan terbesar atas lonjakan aset itu diperoleh dari revaluasi aset 43 BUMN dan 19 anak perusahaannya. Seperti diketahui, pada paket deregulasi ekonomi jilid 5, 19 Oktober 2015, pemerintah memberi insentif perpajakan bagi perusahaan yang bermaksud melakukan revaluasi aset. Ketentuan perpajakan yang selama ini menjadi sandungan serius revaluasi aset, pada paket kelima ini diamputasi dengan signifikan. Pada aturan sebelumnya, bila perusahaan merevaluasi asetnya, maka dikenai pajak selisih aset paska revaluasi 10%. Berdasarkan kebijakan baru, besarnya relaksasi berlaku sesuai dengan waktu dilakukannya revaluasi. Buat perusahaan yang merevaluasi asetnya di semester II 2015¸kena tarif pajak penghasilan (PPh) 3%. Bila dilakukan di semester pertama 2016 pajaknya 4%. Nah, jika dilakukan pa...

Serba sulit untuk Freeport yang Serba berat By.Dahlan Iskan Relakah Anda bila saat ini negara kita mengeluarkan uang sekitar Rp 20 triliun untuk membeli 10 persen saham Freeport Indonesia (FI)?Mungkin pertanyaan itu pertama-tama harus dijawab oleh mereka yang selama ini mendesak pemerintah agar memaksa Freeport mengurangi sahamnya di FI.Kini (minggu lalu, Red) justru Freeport yang secara resmi menawarkannya kepada pemerintah.Freeport minta agar pemerintah mengambil saham itu dengan nilai USD 1,7 miliar atau sekitar Rp 20 triliun.Hayo!  Bagaimana pemerintah harus menjawab tawaran itu? Sungguh serbasalah.Kalau saya sih jelas: tidak rela. Dengan membayar Rp 20 triliun, ditambah saham lama, pemerintah baru memiliki 20 persen FI. Masih sangat minoritas. Tidak punya kekuasaan apa-apa di perusahaan itu.Di lain pihak, laporan-laporan media di Amerika mengerikan. Dilaporkan, kondisi keuangan Freeport tahun-tahun belakangan ini sangat-sangat mengecewakan.Labanya terus membur...