ANGKRINGAN 2014

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso menilai upaya mempersulit petugas BNN saat lakukan penindakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan upaya perlindungan terhadap bandar narkoba yang melakukan peredaran di dalam lapas. ‌ ‌Menurutnya, BNN sebagai lembaga negara yang bertugas melakukan penegakan hukum terhadap masalah narkoba tidak perlu dipersulit dengan proses administrasi yang dianggap berbelit. ‌"Artinya kan tidak boleh dihalangi. Lapas milik negara, BNN juga lembaga negara. Masa negara sama negara enggak bisa nyatu, kan tujuannya sama," katanya di kantor BNN Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur ‌ Buwas begitu ia disapa menjelaskan, kesulitan yang dialami pihaknya saat melakukan penindakan yakni petugas Lapas kerap diperlambat saat ditanyakan administrasi seperti surat tugas. ‌Apalagi, lanjut Buwas, di lapas kebanyakan terdapat tiga lapis penjagaan. Proses administrasi di lapis satu saja harus membutuhkan waktu lama hingga beber

Revaluasi Aset, Sekali Dayung Enam-Tujuh Pulau Terlampaui “Aset melonjak Rp800 triliun”, judul satu harian nasional pekan silam. Angka ini adalah jumlah kenaikan aset BUMN sepanjang 2015. Sumbangan terbesar atas lonjakan aset itu diperoleh dari revaluasi aset 43 BUMN dan 19 anak perusahaannya. Seperti diketahui, pada paket deregulasi ekonomi jilid 5, 19 Oktober 2015, pemerintah memberi insentif perpajakan bagi perusahaan yang bermaksud melakukan revaluasi aset. Ketentuan perpajakan yang selama ini menjadi sandungan serius revaluasi aset, pada paket kelima ini diamputasi dengan signifikan. Pada aturan sebelumnya, bila perusahaan merevaluasi asetnya, maka dikenai pajak selisih aset paska revaluasi 10%. Berdasarkan kebijakan baru, besarnya relaksasi berlaku sesuai dengan waktu dilakukannya revaluasi. Buat perusahaan yang merevaluasi asetnya di semester II 2015¸kena tarif pajak penghasilan (PPh) 3%. Bila dilakukan di semester pertama 2016 pajaknya 4%. Nah, jika dilakukan pa

Serba sulit untuk Freeport yang Serba berat By.Dahlan Iskan Relakah Anda bila saat ini negara kita mengeluarkan uang sekitar Rp 20 triliun untuk membeli 10 persen saham Freeport Indonesia (FI)?Mungkin pertanyaan itu pertama-tama harus dijawab oleh mereka yang selama ini mendesak pemerintah agar memaksa Freeport mengurangi sahamnya di FI.Kini (minggu lalu, Red) justru Freeport yang secara resmi menawarkannya kepada pemerintah.Freeport minta agar pemerintah mengambil saham itu dengan nilai USD 1,7 miliar atau sekitar Rp 20 triliun.Hayo!  Bagaimana pemerintah harus menjawab tawaran itu? Sungguh serbasalah.Kalau saya sih jelas: tidak rela. Dengan membayar Rp 20 triliun, ditambah saham lama, pemerintah baru memiliki 20 persen FI. Masih sangat minoritas. Tidak punya kekuasaan apa-apa di perusahaan itu.Di lain pihak, laporan-laporan media di Amerika mengerikan. Dilaporkan, kondisi keuangan Freeport tahun-tahun belakangan ini sangat-sangat mengecewakan.Labanya terus memburuk.

Presiden Joko Widodo mengaku telah membuat kesepakatan dengan Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo untuk memberikan sanksi keras pada Kepala Polda dan Panglima Daerah Militer yang lalai mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tak kembali terjadi pada tahun ini."Saya sudah janjian dengan Kapolri dan Panglima TNI,reward and punishment," kata Jokowi, dalam rapat koordinasi nasional pencegahan kebakaran hutan dan lahan, di Istana Negara,  Jakarta, Senin (18/1/2016).Jokowi menegaskan, pemberian sanksi dan penghargaan itu berlaku sampai tingkat kepala polsek dan komandan rayon militer.Upaya ini dilakukan untuk memberi kesadaran bahwa pencegahan kebakaran hutan dan lahan harus melibatkan semua pihak, khususnya kapolsek dan danramil sebagai pihak yang mengetahui informasi kebakaran lebih awal. Menurut Jokowi, Polri dan TNI dapat membantu mengerahkan personel saat

Mengawal Dubes Amerika Serikat di Papua --*) Kunjungan Yang Sarat Dengan Kecurigaan JAKARTA -  Kabar terbaru mengungkapkan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert Blake besok, Minggu 17 Januari 2016 akan berkunjung ke Papua.  Diplomat nomor satu Amerika Serikat di Indonesia itu, kabarnya didampingi oleh sebua tim dari Merdeka Selatan, yang relatif cukup besar atau komplit. Jumlah delegasi tidak kurang dari 8 orang. Di antaranya ada Atase Pertahanan, Atase Angkatan Udara dan Ketua Tim Perluasan . Sementara agendanya, selain bertemu dengan para pejabat tinggi daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat, mereka juga bertemu dengan sejumlah aktifis. Dubes AS dan rombongan akan berada di bumi Papua selama kurang lebih satu minggu.  Sebuah waktu yang relatif sangat panjang. Melihat jumlah rombongan, agenda, momen dan waktu kunjungan yang relatif cukup lama, lawatan Dubes AS ini, jelas bukan sebuah perjalanan wisata. Kunjungan ini juga tidak bisa dianggap sebagai law

Punya gunung emas belum tentu menjadi berkah, melainkan juga musibah. Minyak dan emas selalu terkait dengan darah dan nyawa manusia. Cadangan emas dibawah bumi Papua yang saat ini dikelola Freeport masih memiliki cadangan jutaan kilogram emas lagi yang baru habis dieksploitasi pada tahun 2056. Kontrak Karya (KK) Freeport habis pada 2021. Pernah terjadi MoU antara pemerintahan SBY dan Freeport pada 2009 lalu untuk memperpanjang lagi s/d 2041. Tapi dengan berlindung kepada UU Minerba yg menyebutkan bahwa KK baru bisa dievaluasi 2 tahun sebelum kontrak habis, maka Jokowi membatalkan MoU tersebut. Amerika kebakaran jenggot. Jika Freeport tidak diperpanjang kontraknya, maka cadangan emas milik Amerika yang menjadi pondasi mata uang Dolar diseluruh dunia bakal rontok. Amerika tetap ingin menancapkan kukunya di Freeport, apapun taruhannya. Negosiasi ulang KK Freeport baru bisa dilaksanakan pada 2019, dimana Jokowi masih berkuasa s/d Okt 2019. Opsi Amerika cuma ada 2: